BENTROK TNI-POLRI di BATAM MENGANCAM !!!
JAKARTA,
KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo
diharapkan ikut menangani secara serius kasus bentrokan yang kembali terjadi
antara TNI dan Polri di Batam pada Rabu (19/11/2014) kemarin. Presidium
Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, Jokowi harus melakukan evaluasi
terhadap kinerja Pimpinan TNI dan Polri yang dinilainya lengah mengawasi
anggotanya.
"Jokowi harus mengevaluasi dan mencopot para pimpinan TNI dan Polri. Bagaimana pun, bentrokan ini tak lepas dari kelengahan elit-elit TNI dan Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 September 2014 lalu," ujar Neta, kepada Kompas.com, Rabu (19/11/2014) malam.
Menurut Neta, Pimpinan TNI dan Polri gagal meredam rasa dendam antara kedua pihak sebagai akibat dari bentrokan beberapa waktu lalu. Konflik antara dua institusi ini, kata Neta, ikut merugikan masyarakat karena mengganggu keamanan dan menimbulkan keresahan.
Selain itu, Neta mengatakan, negara juga ikut mengalami kerugian besar dengan adanya konflik TNI dan Polri. Menurut dia, kejadian ini akan membuat investor asing takut menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, sebelumnya, dalam forum APEC dan G-20, Jokowi mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
"Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus terlibat bentrokan," kata Neta.
Seperti diberitakan, sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan pengerusakan.
Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini. Peristiwa ini bukan kali ini saja terjadi di Batam. Sebelumnya, pada bulan September lalu, bentrokan serupa mengakibatkan empat anggota TNI menderita luka tembak.
Saat itu, peristiwa bermula ketika tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dibantu anggota Brimob, sedang melakukan penggerebekan salah satu gudang penimbunan BBM ilegal. Belakangan diketahui, anggota TNI Bataion 134 terlibat dalam aksi penimbunan BBM ilegal tersebut.
"Jokowi harus mengevaluasi dan mencopot para pimpinan TNI dan Polri. Bagaimana pun, bentrokan ini tak lepas dari kelengahan elit-elit TNI dan Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 September 2014 lalu," ujar Neta, kepada Kompas.com, Rabu (19/11/2014) malam.
Menurut Neta, Pimpinan TNI dan Polri gagal meredam rasa dendam antara kedua pihak sebagai akibat dari bentrokan beberapa waktu lalu. Konflik antara dua institusi ini, kata Neta, ikut merugikan masyarakat karena mengganggu keamanan dan menimbulkan keresahan.
Selain itu, Neta mengatakan, negara juga ikut mengalami kerugian besar dengan adanya konflik TNI dan Polri. Menurut dia, kejadian ini akan membuat investor asing takut menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, sebelumnya, dalam forum APEC dan G-20, Jokowi mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
"Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus terlibat bentrokan," kata Neta.
Seperti diberitakan, sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan pengerusakan.
Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini. Peristiwa ini bukan kali ini saja terjadi di Batam. Sebelumnya, pada bulan September lalu, bentrokan serupa mengakibatkan empat anggota TNI menderita luka tembak.
Saat itu, peristiwa bermula ketika tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dibantu anggota Brimob, sedang melakukan penggerebekan salah satu gudang penimbunan BBM ilegal. Belakangan diketahui, anggota TNI Bataion 134 terlibat dalam aksi penimbunan BBM ilegal tersebut.
Kitik
:
saya sangat amat kecewa terhadap apa yang telah dilakukan
dan terjadi pada kedua pihak yang seharusnya mampu mencipatakan rasa aman dan
nyaman bagi masyarakat dan negaranya tetapi malah terjadi bentrok dan kerusuhan
seperti contoh kasus diatas. Kejadian ini tentunya amat sangat merugikan bukan Cuma
bagi masyarakat juga bagi bangsa dan nama baik Negara.
Sudah kewajiban
para petinggi Negara dan petinggi pihak-pihak terlibat didalamnya untuk turut
andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ketegasan dan kejelasan hukum
sangat dinanti oleh masyarakat karrna bagaimanapun dan siapapun yang dianggap
melakukan kesalahan (dalam hal ini bentrok dan kerusuhan) yang akibatnya
mengancam keamanan Negara dan masyarakat. Harapan saya, semoga peristiwa
seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi adapun yang sudah terjadi berharap
bisa menjadi bahan evaluasi dan koreksi agar pertahan dan keamanan di Indonesia
dapat bersatu dan menjalin hubungan jauh lebih baik lagi sehingga kinerja dan
nama baik TNI/POLRI bisa kembali dipercaya dalam menciptakan rasa aman dan
nyaman bagi Negara dan tujuan bangsa.
Terimakasih heheheh…
Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/20/06485061/Jokowi.Harus.Evaluasi.Kinerja.Pimpinan.TNI.dan.Polri.Pasca-Bentrok.di.Batam
